TANGGAPI RUU TNI, PUAN : TIDAK PERLU KHAWATIR ATAU CURIGA

JAKARTA, tabloidnusantara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.

Rapat tersebut digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025) lalu.

Namun, reaksi keras terhadap pengesahan revisi UU TNI ini mendapat gelombang penolakan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan mahasiswa dan koalisi sipil. Aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di depan Gedung DPR RI di Senayan.

BACA JUGA : FORUM PEREMPUAN DIASPORA GELAR AKSI TUNTUT EKS KAPOLRES NGADA DIHUKUM BERAT ATAS KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI CFD 

Di media sosial, warganet pun ramai menyuarakan ketidaksetujuan mereka dengan trending tagar #TolakRUUTNI di platform X.

Meskipun revisi UU TNI memicu kontroversi, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa perubahan dalam undang-undang ini tetap mengacu pada nilai-nilai demokrasi dan supremasi sipil.

Ia menekankan bahwa revisi tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan di Indonesia.

“Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, serta hak asasi manusia, sesuai aturan perundangan di Indonesia dan internasional,” ujar Puan, dikutip dari akun Instagram @ketua_dprri, Jum’at (21/3/2025).

Menanggapi kekhawatiran masyarakat terhadap dampak dari revisi UU TNI, Puan Maharani juga memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak akan membawa dampak negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak.

BACA JUGA : PRESIDEN PIMPIN SIDANG STRATEGI JELANG MENGHADAPI HARI RAYA IDUL FITRI 

“Jadi kami berharap apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita bahwa revisi UU TNI tidak akan sesuai yang diharapkan, itu insyaallah tidak akan terjadi,” imbuhnya.

Meski demikian, penolakan terhadap revisi UU TNI masih terus disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil yang menilai adanya potensi penyimpangan dari prinsip supremasi sipil dalam regulasi tersebut.

Gelombang aksi protes diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.